Utang Luar Negeri Tembus Rp5.855 T 

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir November kemarin tembus US$416,6 miliar atau Rp5.855 triliun (kurs Rp14.055 per dolar AS) . Dengan catatan itu, utang luar negeri tumbuh 3,9 persen secara year on year (yoy) pada November kemarin. 
Pertumbuhan itu naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 3,3 persen. 

Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono mengatakan jika dipecah, utang itu bersumber dari dua. Pertama, utang sektor publik yang dihimpun pemerintah dan BI sebesar US$206,5 miliar.

Untuk utang pemerintah, BI mencatat posisi utang luar negeri mencapai US$203 miliar atau tumbuh 2,5 persen secara year on year. Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan Oktober yang hanya 0,3 persen secara year on year.

Pertumbuhan utang itu katanya, salah satunya didorong  kepercayaan investor yang terjaga sehingga mendorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN), serta penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kedua, utang luar negeri sektor swasta yang mencapai US$210,1 miliar. BI mencatat, untuk swasta, utang luar negeri pada November kemarin tumbuh 5,2 persen secara year on year. 

Itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,4 persen. Penurunan pertumbuhan utang itu katanya, dipicu perlambatan pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan dari 8,3 persen menjadi 7,2 persen pada November kemarin.

Selain itu, perlambatan juga dipicu utang luar negeri lembaga keuangan yang mengalami kontraksi 1,4 persen. Dengan komposisi itu, utang luar negeri Indonesia sampai dengan saat ini masih tetap sehat. Ini tercermin dari rasio utang luar negeri yang masih terkendali di level 39,1 persen.

Selain itu, kesehatan juga tercermin dari struktur utang luar negeri Indonesia yang 89,3 persennya berjangka panjang. Dalam rangka menjaga struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah akan terus berkoordinasi dalam memantau perkembangan dan menerapkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang.