Ekonomi Kuartal II Diprediksi Naik ke 6,3 Persen

Pemerintah meyakini target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal kedua ini dapat tercapai. Bahkan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengisyaratkan tanpa usaha keras pun ekonomi dapat menyentuh pertumbuhan di kisaran 6,3 persen dengan mudahnya. Pasalnya, kontraksi ekonomi yang dialami pada kuartal II tahun lalu sangat dalam, yakni hingga 5,32 persen. Jadi, ada efek karena kuartal II tahun lalu rendah sekali.

Susi menjelaskan asumsi tersebut didasarkan siklus PDB riil (atas dasar harga konstan/ADHK) yang biasanya meningkat pada kuartal II dan III. Dengan PDB ADHK sebesar Rp2.683 triliun pada kuartal I lalu, ia yakin angka PDB kuartal II ini akan lebih tinggi. Bahkan, di atas PDB ADHK kuartal II 2019 atau sebelum pandemi yang mencapai Rp2.735,4 triliun. Kalau asumsinya datar-datar saja, karena baseline-nya (kuartal II) tahun lalu rendah sekali hanya Rp2.588 triliun, dengan ADHK yang sama dengan (kuartal II) 2019 saja pertumbuhan ekonominya sudah 6,3 persen sendiri.

Pemerintah tengah menyiapkan insentif baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada tahun ini. Beberapa di antaranya untuk sektor transportasi yang telah diusulkan sejak lama oleh pengusaha. Banyak usulan yang sedang kami bahas, dari sektor yang terdampak. Kajian itu nantinya juga akan dibahas secara komprehensif oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersamaan dengan usulan insentif dari asosiasi pengusaha lain mulai dari ritel hingga industri kreatif. Ruang fiskal tidak terlalu besar sehingga perlu pembahasan yang lebih hati-hati, terutama dalam konteks program PEN.

Tak hanya insentif, pemerintah juga masih mencermati respons masyarakat mengenai wacana kenaikan PPN. Sebab (kenaikan PPN) mempengaruhi ke semua sektor tak hanya sektor riil, sektor industri manufaktur semua. Hingga saat ini kementeriannya belum berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait wacana kenaikan PPN. Kendati demikian, ia tetap menghargai dan menghormati munculnya wacana tersebut sebatas pembahasan di internal Kemenkeu.