Ekonomi | Kamis, 02 Mei 2019 - 02:02 WIB

PTPP Buka Peluang Ikut Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru

PTPP Buka Peluang Ikut Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru

Author:

Maulidia Septiani

Ekonomi

02 Mei 2019

02:02 WIB

PT Perusahaan Pembangunan (Persero) Tbk (PTPP) membuka peluang untuk ikut andil membangun proyek infrastruktur jika pemerintah jadi memindahkan ibu kota baru dari Jakarta ke wilayah lain. Perusahaan pelat merah ini menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama Lukman Hidayat mengatakan pihak menanti kepastian pemerintah terkait kota mana yang akan dipilih sebagai pengganti ibu kota DKI Jakarta. Ia mengaku perusahaan terus berdiskusi secara internal agar siap mengikuti tender proyek. Baru kemarin Presiden dan menteri membahas itu, tapi yang jelas pemindahan ibu kota tidak cepat tapi lama. Banyak aspek, di Kalimantan belum diketahui.

Namun, PTPP sebenarnya tak banyak memiliki lahan di luar Pulau Jawa. Totalnya hanya 25 hektare (ha). Ia juga tak merinci detail luas lahannya di Kalimantan. Ada rencana untuk tambah lahan di luar Jawa, mereka ingin masuk di Kalimantan Timur. Itu sudah dibicarakan dengan pemilik lahan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal untuk memindahkan ibu kota di DKI Jakarta ke Kalimantan. Hal ini lantaran jumlah penduduk di Kalimantan yang masih sangat rendah. Ia sengaja tak memilih Pulau Jawa sebagai pengganti ibu kota DKI Jakarta karena populasinya yang terlampau padat. Berdasarkan data yang ia miliki, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total populasi di Indonesia.  Sementara, jumlah penduduk di Kalimantan hanya 6 persen, Sulawesi 7 persen, Maluku dan Papua hanya 3 persen. Kemudian, di Sumatra masih tinggi sekitar 21 persen.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan untuk membentuk badan otoritas khusus untuk mengurus pemindahan ibu kota agar prosesnya lebih lancar dan cepat. Sebab, proses pemindahan ibu kota memakan waktu cukup lama, minimal lima sampai 10 tahun. Melihat pengalaman Korea, dari Seoul ke Sejong itu bertahap sampai 2030, jadi multiyears, karena itu, perlu ditangani oleh tim khusus. Usulannya memang semacam badan otorita.

Terpopuler

Rabu, 13 Pebruari 2019 - 01:01 WIB
Keuangan dan Bisnis
IHSG Diramal Tertekan
Selasa, 29 Januari 2019 - 04:04 WIB
Forex
Wall Street Bergerak Campuran